Sabtu, November 30 2019
Garut (30 November 2019). Honorer dari berbagai instansi di Kabupaten Garut bergabung mengadakan aksi damai dengan do’a bersama dan menyuarakan aspirasi serta mendesak pemerintah daerah untuk memberikan dorongan kepada pemerintah pusat dalam perbaikan UURI No. 5 tentang Aparatur Sipil Negara.
Sabtu, 23 November 2019
Ruang Kampus merupakan salah satu forum untuk menghidupkan suasana kampus di Universitas Garut. Forum tersebut bertujuan untuk membentuk ikatan silaturahmi antar mahasiswa Uniga, menghidupkan dan mengembangkan lingkungan kampus dengan sebuah kegiatan positif, sebagai jembatan mahasiswa untuk berkarya serta beraktivitas dan mengembangkan sikap peduli serta kesadaran lingkungan kampus.
Senin, 25 November 2019
Jurnal Komunikasi Universitas Garut (Hasil Pemikiran dan Penelitian), Raih akreditas Sinta 5 dari Kemenristekdikti sebagai Jurnal Terakreditasi pada acara Koordinasi Pengembangan Jurnal dan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Jurnal Ilmiah Elektronik 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. Senin (25/11/2019).
Rabu, 20 Oktober 2019
Mahasiswa Pecinta Alam Ilmu Komunikasi (Mapalikom), kembali menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) untuk angkatan ke 7. Kegiatan tersebut sebagai langkah awal bagi mahasiswa Fikom Uniga yang ingin bergabung di keanggotaan Mapalikom.
_PNG.png)
Jum'at, 04 Oktober 2019
Kamis, 10 Oktober 2019
Terjadi kebakaran di kp. Genteng Kec. Cilawu Kab. Garut yang menghanguskan rumah warga. Penyebabnya berawal dari penghuni Rumah yang membakar sampah, kemudian api merambat ke bangunan rumah.
Hari Hewan Sedunia pada mulanya berasal dari ide seorang penulis majalah “Mensch und Hund” bernama Heinrich Zimmermann yang dirayakan di Berlin pada tanggal 24 Maret 1925.
Senin, 30 september 2019
Jum'at, 26 september 2019
Enam jendral senior TNI serta beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis.
Sejumlah Mahasiswa Garut suarakan aspirasinya perihal revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) DPR RI dianggap menyimpang.
